PANGKALPINANG, kupasjejak.86.web.id---1 Oktober 2026 -* Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis data dan fakta lapangan.
Penegasan itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, "Juhaini", saat mewakili Wali Kota Pangkalpinang "Saparudin"dalam acara Press Conference Berita Resmi Statistik (BRS) terkait perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) / Inflasi Kota Pangkalpinang September 2026 di Kantor BPS Kota Pangkalpinang, Kamis (1/10/2026).
Hadir dalam acara tersebut Kepala BPS Kota Pangkalpinang "Dewi Savitri" beserta jajaran OPD terkait.
Dalam sambutannya, Juhaini menegaskan bahwa data bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi utama agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Semakin baik kualitas data yang kita miliki, semakin tepat pula arah pembangunan yang dapat kita susun. Data bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Juhaini.
Menurut Juhaini, data statistik yang dirilis BPS memberikan gambaran utuh mengenai kondisi sosial dan ekonomi daerah. Informasi tersebut sangat diperlukan pemerintah untuk menentukan skala prioritas, menyusun program, hingga mengukur hasil pembangunan secara akuntabel.
Melalui rilis Berita Resmi Statistik hari ini, kita tidak hanya menerima sejumlah angka, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Kota Pangkalpinang," kata Juhaini.
Adapun dari data BPS, inflasi Kota Pangkalpinang pada September 2026 secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar *3,96%*. Angka tersebut akan menjadi acuan utama Pemkot dalam menyusun langkah konkret, mulai dari menstabilkan harga kebutuhan pokok, memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM, mendorong investasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mengakui tantangan pembangunan saat ini tidak mudah, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan pola cuaca yang memengaruhi hasil pertanian dan perikanan, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk itu, diperlukan tata kelola berbasis bukti atau _evidence-based policy_.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pangkalpinang Dewi Savitri menjelaskan pihaknya terus menjaga independensi, profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap data yang dihasilkan, serta mendorong penguatan Satu Data Pangkalpinang bersama Diskominfo dan seluruh OPD.
Acara rilis BRS ini merupakan agenda rutin BPS setiap awal bulan sebagai bentuk transparansi informasi publik kepada pemerintah dan masyarakat.
Kupasjejak..86.web.id.(fuad)
