Bangka -kupasjejak.86..web.id -- Upaya konfirmasi awak media kepada Bupati Bangka terkait persoalan aktivitas Pembangunan di Kolong Katis terkesan bungkam dan tidak ada keterbukaan kepada publik.sabtu.3-10-2026
Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp (WA) untuk dimintai tanggapan resmi, Bupati Bangka tidak memberikan jawaban maupun klarifikasi hingga berita ini dirilis.
Begitu jua dengan Sekda Bangka saat di konfirmasi berkali-Kali tidak pernah untuk menjawab , karena masyarakat mengharap persoalan kolong katis ada tindak lanjut dari pihak kab.Bangka.
Padahal, persoalan Kolong Katis menjadi sorotan publik dan membutuhkan penjelasan transparan dari pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan aset daerah.
Sikap diamnya orang nomor satu di Kabupaten Bangka ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Publik menilai tidak adanya keterbukaan informasi justru memicu spekulasi liar dan melemahkan prinsip transparansi pemerintahan yang baik.
Awak media menegaskan bahwa konfirmasi ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Hingga saat ini, awak media masih menunggu itikad baik dari Bupati Bangka untuk memberikan keterangan resmi terkait status, perizinan, dan pengelolaan Kolong Katis tersebut.
Jika dalam waktu yang wajar tidak ada tanggapan, maka awak media akan terus menelusuri dan mempublikasikan fakta-fakta di lapangan sesuai dengan data dan temuan investigasi.
kini tokoh Masyarakat ,dan Direktur bumdes, dan tokoh pemuda terus mempertanyakan status kolong katis yang di duga telah di tembok oleh pihak Rince maka ada apa sebenarnya di balik ini, diamnya.
sangat di sayangkan sekali kepada pihak kecamatan mendo barat juga, sama saat di konfirmasikan oleh awak media berulang kali tidak ada jawaban.
Masyarakat ingin hanya ingin tahu sejauh mana tindakan tegas dari apratur pemerintah yang ada di kabupaten bangka.
Satuan pol pp. kab.bangka sebagai penegak perda saat di konfirmasi terkait hanya jawab singkat bahwa mereka tidak berani kata lemah perda no.6 tahun 2026, dan jugadi samping itu juga bahwa laporan masuk ke kami dari pihak pak kades kace timur terlambat.
Tokoh masyarakat juga berharap kepada bapak yangnl ada di DPRD.kabupaten Bangka terutama di komisi.1 , untuk menyerap aspirasi kami selaku masyarakat , ungkap tokoh masyrakat,.
Namun dbantah oleh tokoh masyarakat dan direktur bumdes kace timur , pada saat rekontruksi, sudah jelas yang hadirnya juga pihak sat pol-pp kab.Bangka sepengetahuan kami juga hadir saat perencanaan pembangunan dan penentuan tapal batal kolon katis sesuai dengan titik koordinat yang di lakasanakan langsung oleh pihak BPN kab.bangka.
Harapan masyarakat , mohon ada keterbuka publik sehingga masyarakat mengetahui persoalan kolong katis..
sampai saat ini belum ada klarifikasi dari pihak pemgembang maupun dari pihak kabupaten bangka.
Sehingga berita ini dipublikasikan.
kupas jejak.86.web.id.(Tim)