PANGKALPINANG, KUPAS JEJAK 86 WEB.ID - Rabu. 11-November.2026 Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui media Kupas Jejak 86.Web.Id menyampaikan pertanyaan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan Provinsi Babel, Inspektorat Provinsi Babel, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Babel.
Pertanyaan itu sederhana, tapi sangat penting untuk masa depan pendidikan anak-anak kita
"Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk SMAN dan SMKN di Babel Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026, apakah sudah diaudit secara menyeluruh oleh BPK, Inspektorat,
KENAPA MASYARAKAT BERTANYA?
Dana BOS bukan dana kecil. Dana ini adalah uang negara yang dikirim langsung ke rekening sekolah, untuk membiayai operasional sekolah.
Berdasarkan aturan yang berlaku, Contoh besaran Dana BOS dihitung dari jumlah peserta didik yang terdata di Dapodik dikalikan satuan biaya per jenjang. Untuk misalnya SMA Rp1.500.000 per siswa per tahun, dan juga contoh untuk SMK Rp1.600.000 per siswa per tahun, belum termasuk penyesuaian indeks kemahalan daerah.
Misalnya contoh.
Jika satu SMAN memiliki 1.000 siswa, maka dana BOS-nya bisa mencapai Rp1,5 Miliar per tahun. Jika satu SMKN memiliki 1.000 siswa, bisa mencapai Rp1,6 Miliar per tahun. Kalau dikalikan puluhan SMAN dan SMKN se-Babel selama 3 tahun anggaran (2024, 2025, 2026), maka totalnya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Maka Uang sebesar itu wajib diawasi. Masyarakat berhak tahu mengenai Anggaran Dana BOS. maka itu perlu adanya Pengawasan Dana BOS itu berlapis, bukan hanya oleh Dikelola oleh Tim BOS yang ditetapkan kepala sekolah, terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, Semua rencana belanja dituangkan dalam ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan dilaporkan berkala.seperti
Oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah Melakukan pembinaan dan pemeriksaan.
BPK Dapat mengaudit dana ini sebagai bagian dari keuangan negara. Penyalahgunaan Dana BOS bukan sekadar pelanggaran administrasi, bisa juga menjdi temuan kerugian negara.
Maka hal tersebut menjadi pertanyaan masyarakat meminta agar RKAS, realisasi penggunaan Dana BOS, dan laporan ARKAS dipajang di papan pengumuman sekolah dan website Dinas Pendidikan, sesuai prinsip transparansi.
Masyarakat meminta komitmen tegas: jika ada temuan kerugian negara, harus ditindaklanjuti sesuai hukum, tidak cukup hanya dengan teguran administrasi.saja
Masyarakat terutama orang tua /wali murid Kepada Inspektorat Mohon lakukan audit ketaatan dan audit kinerja terhadap seluruh SMAN dan SMKN, bukan hanya sekolah sampel. Umumkan hasil auditnya.
Kepada Dinas Pendidikan agar data secara transparan: berapa total Dana BOS yang diterima setiap SMAN dan SMKN per tahun, untuk apa saja digunakan, dan siapa yang menjadi penanggung jawabnya.....
Kepala Sekolah SMAN dan SMKN Mohon agar dapat pasang papan informasi Dana BOS di sekolah masing-masing. Jangan alergi dengan wartawan dan masyarakat yang bertanya. Dana BOS adalah dana publik. (Red.)